fbpx

“Apa yang harus saya lakukan jika saya dibayar dengan upah di bawah upah minimum?”

Jika Anda punya pertanyaan seperti itu, mungkin artikel ini bisa membantu Anda.

Sebenarnya di dalam Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) telah dijelaskan jika pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Upah minimum ini berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota atau upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Upah minimum ini ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Hal tersebut diatur dalam Pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selanjutnya dalam Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dijelaskan jika pemerintah menetapkan upah minimum ini berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Upah minimum tidak boleh di bawah ketentuan Upah Minimum yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan maupun Upah Minimum Regionalnya, seperti UMP (Upah Minimum Provinsi), UMK (Upak Minimum Kabupaten/Kota), UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi), UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota).

Untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun ini sendiri mengalami kenaikan sebesar 8,03% dibandingkan 2018 lalu, berikut detailnya;

Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019:

  1. Aceh: Rp 2.935.985
  2. Sumatera Utara: Rp 2.303.402
  3. Sumatera Barat: Rp 2.289.228
  4. Bangka Belitung: Rp 2.976.705
  5. Kepulauan Riau: Rp 2.769.754
  6. Riau: Rp 2.662.025
  7. Jambi: Rp 2.423.888
  8. Bengkulu: Rp 2.040.406
  9. Sumatera Selatan: Rp 2.805.751
  10. Lampung: Rp 2.241.269
  11. Banten: Rp 2.267.965
  12. DKI Jakarta: Rp 3.940.972
  13. Jawab Barat: Rp 1.668.372
  14. Jawa Tengah: Rp 1.605.396
  15. Yogyakarta: Rp 1.570.922
  16. Jawa Timur: Rp 1.630.058
  17. Bali: Rp 2.297.967
  18. Nusa Tenggara Barat: Rp 1971.547
  19. Nusa Tenggara Timur: Rp 1.793.298
  20. Kalimantan Barat: Rp 2.211.266
  21. Kalimantan Selatan: Rp 2.651.781
  22. Kalimantan Tengah: Rp 2.615.735
  23. Kalimantan Timur: Rp 2.747.560
  24. Kalimantan Utara: Rp 2.765.463
  25. Gorontalo: Rp 2.384.020
  26. Sulawesi Utara: Rp 3.051.076
  27. Sulawesi Tengah: Rp 2.123.040
  28. Sulawesi Tenggara: Rp 2.351.869
  29. Sulawesi Selatan: Rp 2.860.382
  30. Sulawesi Barat: Rp 2.369.670
  31. Maluku: Rp 2.400.664
  32. Papua: Rp 3.128.170
  33. Papua Barat: Rp 2.881.160

upah minimum

Di sisi lain, ada upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi, misalkan bagi Anda tinggal di Provinsi DKI Jakarta terdapat Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2019 (“Pergub DKI Jakarta 16/2019”) yang ditetapkan dalam sektor atau subsektor, berikut ini;

  1. sektor kimia, energi dan pertambangan;
  2. sektor logam, elektronik dan mesin;
  3. sektor otomotif;
  4. sektor asuransi dan perbankan;
  5. sektor makanan dan minuman;
  6. sektor farmasi dan kesehatan;
  7. sektor tekstil, sandang dan kulit;
  8. sektor pariwisata;
  9. sektor telekomunikasi;
  10. sektor ritel; dan
  11. sektor bangunan dan pekerjaan umum.

Perusahaan yang termasuk dalam kelompok di atas dilarang membayar upah lebih rendah dari UMSP yang telah ditentukan. Hal ini tertuang dalam Pergub DKI Jakarta 16/2019.

Berikut ini sebagian dari sektor dan sub sektor yang tim Sofi kutip dari Pergub DKI Jakarta 16/2019:

Sektor kimia, energi, dan pertambangan (Industri kimia dasar organik dengan produksi: asam belerang (asam sulfat), oleum, natrium silikat (water glass), alumunium sulfat dan fatty acid) Rp4.061.928/bulan

Sektor logam, elektronik dan mesin (Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar dengan produksi : Pesawat penerima siaran televisi berwarna, Tape recorder, Audio Compact Disc Player/CD Player  dan Audio Amplifier.

Rp4.648.220/bulan
Sektor makanan dan minuman (Industri mie instan) Rp4.138.022/bulan
upah minimum

sumber gambar: breakingnews.co.id

Apabila Mendapatkan Upah Minimum di Bawah Upah Minimum

Jika Anda mendapatkan upah atau gaji di bawah upah minimum, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Anda bisa melakukan beberapa jalur penyelesaian seperti berikut:

1. Bipartit; Upaya ini dilakukan dengan membicarakan secara musyawarah terlebih dahulu mengenai masalah antara Anda dan pengusaha. Penyelesaian perselisihan melalui bipartit ini harus diselesaikan paling lambat 30 hari sejak tanggal dimulainya perundingan.

2. Apabila perundingan bipartit gagal atau pengusaha menolak berunding, maka penyelesaian selanjutnya bisa ditempuh melalui jalur Tripartit yakni mencatat perselisihan kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.

Nantinya, pekerja dan pengusaha ditawarkan upaya penyelesaian perselisihan. Untuk perselisihan hak, upaya penyelesaian perselisihan yang dapat dipilih salah satunya adalah Mediasi Hubungan Industrial. Mediasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.

Jika dalam hal penyelesaian melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Namun alangkah baiknya jika Anda dan pengusaha bisa lebih mengedepankan upaya perdamaian.

3. Selain menempuh upaya menuntut hak, Anda juga bisa menempuh langkah hukum lain yaitu dengan melaporkan dugaan tindak pidana tidak dibayarkannya upah sebagaimana diatur dalam Pasal 186 UU Ketenagakerjaan. Laporan bisa disampaikan kepada polisi maupun pengawas ketenagakerjaan setempat.

Sanksi dan Denda bagi Pengusaha yang Memberikan Upah di Bawah Upah Minimum

Bagi pengusaha yang memberikan upah di  bawah upah minimum bisa dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Baca juga:

https://www.sofi.co.id/?utm_source=blog&utm_medium=banner-footer&utm_campaign=article