fbpx

Pekerja Wanita dalam Undang-undang Ketenagakerjaan

Pekerja Wanita dalam Undang-undang Ketenagakerjaan

Pekerja Wanita dalam Undang-undang Ketenagakerjaan 1281 1001 Gardena Puteri Ayudila

Menurut data BPS, pekerja wanita di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Persentase jumlah pekerja perempuan mencapai 50 persen lebih dibandingkan jumlah pekerja laki-laki.

Bahkan pada sektor tertentu, seperti jasa kemasyarakatan, jumlah pekerja perempuan hampir menyamai jumlah pekerja laki-laki.

Dari hal tersebut setidaknya membuktikan bahwa emansipasi yang didengungkan oleh R.A Kartini menunjukkan hasil.

Meski begitu tidak bisa dipungkiri bahwa secara biologis, pekerja wanita memiliki beberapa kebutuhan fisik yang perlu diakomodasi di tempat kerja.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur hak-hak pekerja wanita, berikut uraiannya:

Waktu Kerja Pekerja Wanita

Dalam Pasal 76 UU Ketenagakerjaan dijelaskan jika:

1. Pekerja wanita yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan yang sedang hamil bila menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan untuk kandungannya maupun dirinya, apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :

  • Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
  • Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

4. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

pekerja wanita

sumber gambar: parentsandcarersatwork.com

Saat Sedang Haid

Nyeri perut atau kram perut jadi salah satu hal wajar yang sering dialami oleh perempuan dalam masa haid.

Untuk itu, dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 81 dijelaskan jika pekerja wanita yang dalam masa haid merasakan sakit, maka ia tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid, dengan catatan telah memberitahukan HR perusahaan.

Baca juga: Potong Gaji Pekerja karena Sakit Tanpa Surat Keterangan Dokter, Bolehkah?

Cuti Hamil dan Melahirkan

Ketentuan tentang cuti hamil dan melahirkan tertuang pada Pasal 82 UU Ketenagakerjaan dijelaskan jika pekerja perempuan berhak mendapatkan:

  1. Cuti 1,5 bulan sebelum melahirkan, dan
  2. Cuti 1,5 bulan sesudah melahirkan

Pekerja wanita yang mengalami keguguran juga berhak memperoleh cuti selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan dan bidan. Pekerja wanita yang mengambil cuti hamil, melahirkan maupun keguguran wajib mendapatakan upah penuh selama cuti.

Baca selengkapnya: Yuk, Pahami Peraturan Cuti Hamil dan Melahirkan Karyawan

Pekerja yang Menyusui Anaknya

Tidak hanya soal haid, cuti hamil dan melahirkan saja.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur tentang Ibu menyusui, di mana dalam Pasal 83 disebutkan jika pekerja wanita yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by temanSofi (@temansofi) on