fbpx

Maraknya Kasus Pinjaman Online, Ini Temuan Data LBH

Maraknya Kasus Pinjaman Online, Ini Temuan Data LBH

Maraknya Kasus Pinjaman Online, Ini Temuan Data LBH 1281 1000 Gardena Puteri Ayudila

Kasus pinjaman online kian marak, menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ada 300 pengaduan terkait aplikasi kasus pinjaman online yang diduga melanggar hukum dan hak asasi manusia.

Bentuk penagihan yang dilakukan tidak sepatutnya dengan cara mempermalukan, memaki, mengancam, memfitnah, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual jadi salah satu persoalan atau kasus pinjaman online yang diperhatikan oleh LBH.

Menurut pengacara publik LBH Jakarta, Jeanny Silvia Sari Sirait yang dilansir dari tempo.co (21/11), laporan aduan kepada lembaganya terus bertambah sejak dibukanya pos pengaduan untuk korban pinjaman online.

Sejak dibuka pada tanggal 4 November 2018 laporan yang diterima LBH hingga 7 November 2018 mencapai 300 aduan. Korban pinjaman online ini tidak hanya berasal dari Jabodetabek namun ada juga dari daerah Kalimantan, Batam, dan beberapa daerah lainnya.

Adapun para peminjam yang mengadu ke LBH soal pinjaman online ini, sebagian besar adalah perempuan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah dengan profesi yang bermacam macam, seperti asisten rumah tangga, driver ojek online, Ibu rumah tangga, atau bahkan manager.

Menurut Jeanny, alasan banyaknya orang yang terjerat pinjaman online, karena untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti keperluan berobat secara berkelanjutan ataupun untuk kebutuhan sehari-hari.

Namun karena bunga pinjaman yang tinggi dan tidak terbatas, membuat mereka kesulitan untuk segera membayar angsuran. Ditambah lagi, penagihan dilakukan sebelum waktunya dan tanpa kenal waktu.

kasus pinjaman online

sumber gambar: Lembaga Bantuan Hukum

Berikut kedelapan pelanggaran atau kasus pinjaman online yang menjadi temuan awal LBH Jakarta:

  1. Penagihan dengan berbagai cara mempermalukan, memaki, mengancam, memfitnah, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual;
  2. Penagihan dilakukan kepada seluruh nomor kontak yang ada di ponsel konsumen/peminjam (ke atasan kerja, mertua, teman SD, dan lain-lain);
  3. Bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak terbatas;
  4. Pengambilan data pribadi (kontak, sms, panggilan, kartu memori, dan lain-lain) di telepon seluler (ponsel) konsumen/peminjam;
  5. Penagihan baik belum waktunya dan tanpa kenal waktu;
  6. Nomor pengaduan pihak penyelenggara pinjaman online yang tidak selalu tersedia
  7. Alamat kantor perusahaan penyelenggara pinjaman online yang tidak jelas;
  8. Aplikasi pinjaman online yang berganti nama tanpa pemberitahuan kepada konsumen/peminjam selama berhari-hari namun bunga pinjaman selama proses perubahan nama tersebut terus berjalan.

LBH Jakarta menganggap, membayar pinjaman memang jadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua konsumen atau peminjam, namun persoalan-persoalan atau kasus yang muncul akibat penggalaran hukum, bahkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penggunaan aplikasi pinjaman online tentu tidak dapat dibenarkan.

Pos pengaduan korban pinjaman online yang dibuat oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) sudah dibuka sejak tanggal 4 November 2018 dan akan ditutup pada tanggal 25 November 2018.

Pengaduan bisa dilakukan dengan mengisi formulir pengaduan di situs LBH Jakarta https://www.bantuanhukum.or.id/web/formulir-pengaduan-pos-korban-pinjaman-online-pinjol/ dengan menyertakan bukti-bukti terkait.

Baca juga:

https://www.sofi.co.id/?utm_source=blog&utm_medium=banner-footer&utm_campaign=article