fbpx

Sebelum menandatangani kontrak kerja, pastikan Anda mempelajari isi kontrak kerjanya. 

Salah satu yang sebaiknya Anda perhatikan adalah apakah ada pinalti atau denda kerja saat Anda mengundurkan diri sebelum kontrak kerja atau perjanjian kerja berakhir, karena dalam beberapa kasus masih ada pekerja yang tidak sadar akan hal tersebut.

Menurut Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaaan, dijelaskan jika perjanjian kerja bisa berakhir apabila:

  1. Pekerja meninggal dunia
  2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
  3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
denda kerja

sumber gambar: cryptohexa.com

Peraturan yang Mengatur Denda Kerja karena Mengundurkan Diri

Terkait denda kerja atau pinalti kerja, dijelaskan dalam Pasal 62 Undang-undang:

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Jadi bila pinalti atau denda kerja ada dalam kontrak kerja, maka secara hukum Anda wajib mematuhi isi kontrak tersebut (Membayar pinalti atau denda kerja, bila mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir).

Namun sebelumnya perhatikan kembali apakah perjanjian kerja yang telah dibuat perusahaan, sah atau tidak, karena menurut Pasal 52 Undang-undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja atau kontrak kerja dikatakan sah bila:

  1. Kesepakatan kedua belah pihak;
  2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
  3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
  4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
mengundurkan diri

sumber gambar: corporatecomplianceinsights.com

Selanjutnya perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sebaiknya sekurang-kurangnya memuat:

  1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
  2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
  3. Jabatan atau jenis pekerjaan;
  4. Tempat pekerjaan;
  5. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
  6. Syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
  7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
  8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
  9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Hal tersebut diuraikan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 54 ayat (1). Untuk lebih jelasnya tentang kontrak kerja, Anda bisa baca dalam artikel yang berjudul Bekerja Tapi Tidak Punya Kontrak Kerja, Harus Bagaimana?

Baca juga:

https://www.sofi.co.id/?utm_source=blog&utm_medium=banner-footer&utm_campaign=article